Mendekati periode pemilihan umum, di mana para kandidat dan partai politik berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan dalam merebut posisi presiden, kepala daerah, atau legislatif, Anda diimbau untuk tidak hanya menjadi penonton pasif. Sebaliknya, mari kita bersama-sama mencari informasi untuk menentukan pilihan yang tepat pada hari pemungutan suara, karena suara Anda memiliki dampak besar terhadap masa depan bangsa ini.

Baik sebagai pemilih berpengalaman maupun pemula, kita semua perlu menjadi pemilih yang cerdas. Pemilihan yang cerdas mengharuskan #KawanAksi untuk aktif dalam mencari informasi terkait partai politik atau kandidat yang layak mendapatkan dukungan.

Berikut beberapa aspek dilansir dari laman Pusat Edukasi Anti Korupsi yang perlu Anda perhatikan sebelum membuat keputusan pemilihan. Harapannya adalah agar hasil pemilu atau pilkada menghasilkan pemimpin, wakil rakyat, dan partai politik yang memiliki integritas, amanah, jujur, tanggung jawab, dan tentu saja bebas dari korupsi.


Visi Misi Partai Politik

Setiap partai politik memiliki visi dan misi sebagai dasar utama organisasinya. Menurut hasil jajak pendapat Litbang KOMPAS pada Januari 2023, sekitar 60% responden telah mempelajari visi, misi, program, dan janji kampanye yang disampaikan oleh partai politik. Informasi mengenai visi, misi, atau program kerja partai politik dapat ditemukan melalui berbagai sumber, seperti situs web resmi mereka. Anda dapat membandingkan program kerja saat ini dengan yang sebelumnya, serta menilai sejauh mana partai politik dapat diandalkan dalam mewujudkan program kerjanya.


Rekam Jejak

Penting untuk memperhatikan rekam jejak calon pemimpin dan partai politiknya. Hindari memilih mereka yang terbukti merugikan bangsa dan negara, terutama terkait dengan pelanggaran etika, hukum, atau kasus lainnya. Anda dapat menilai integritas partai politik dari cara mereka menanggapi tindakan salah satu kader yang terlibat dalam kasus hukum.

Selain itu, Anda dapat menilai integritas partai politik dari cara mereka memilih kader politik. Apakah partai politik mengutamakan kualifikasi kepemimpinan, tanggung jawab, dan integritas dalam pemilihan kader, ataukah mereka lebih memilih kader yang dapat menarik banyak pemilih meskipun kurang memenuhi kriteria tersebut?


Tolak Politik Uang

Salah satu cara ampuh mencegah korupsi adalah dengan tegas menolak politik uang. Sayangnya, berdasarkan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia pada Pemilu 2014, 41,2% responden menganggap bahwa politik uang adalah suatu kewajaran. Angka ini cukup tinggi.

Hasil serupa juga didapatkan dari survei Charta Politika pada Pemilu 2019 melalui 800 responden di DKI Jakarta I (Jakarta Timur), DKI Jakarta II (Jakarta Pusat), dan DKI Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu). Hasilnya:

1. DKI Jakarta I: 58,2% memaklumi politik uang dan 10,5% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab

2. DKI Jakarta II: 47% memaklumi politik uang dan 12% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab

3. DKI Jakarta III: 42,6% memaklumi politik uang dan 9,8% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab

Menolak politik uang adalah langkah efektif dalam mencegah korupsi. Sayangnya, survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih memaklumi praktik politik uang. Untuk menciptakan pemimpin yang berfokus pada kepentingan masyarakat, Anda perlu menolak tegas politik uang. Ini juga berlaku untuk partai politik dan kader yang terlibat dalam praktik tersebut.

Untuk mencapai negara yang bebas dari politik uang, perlu ada keterlibatan aktif dari semua pihak, bukan hanya lembaga pemberantas korupsi seperti KPK, tetapi juga dari masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menghentikan perilaku koruptif dan tidak memberikan dukungan terhadap aktivitas korupsi dalam kehidupan sehari-hari.



(Foto/Gambar: Ilustrasi pemilih cerdas dalam pemilu 2024/Dok. Freepik)