Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diharapkan dapat menjaga stabilitas dan keamanan Indonesia selama tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berlangsung.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menjadi narasumber pada Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2023 di Grand Ballroom The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

“Mohon dijaga stabilitas keamanan di semua tahapan (pemilu),” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis.

Ia menilai, tahapan-tahapan pemilu rawan akan gangguan keamanan. Karena itu, Polri diminta untuk memperhatikan risiko tersebut.

Lebih lanjut, Tito berpesan, agar pihak kepolisian betul-betul membaca tingkat kerawanan di masing-masing daerah agar bisa mengatur pembagian personel untuk tiap daerah.

“Betul-betul dilihat ancaman potensi dan asesmennya. (Sebab) asesmen risiko betul-betul (menampilkan data) detail, (seperti) daerah yang dianggap prioritas rawan satu, rawan dua, (rawan) tiga, (dan rawan) empat. Nah, (personel kepolisian) yang (di daerah rawan) empat bisa digeser untuk membantu daerah rawan satu, meskipun dia melakukan Pilkada juga (di) daerah itu,” ujarnya.

Perlindungan dan pengamanan yang diharapkan Mendagri kepada Polri pada intinya berlaku untuk semua stakeholder, mulai dari penyelenggara, peserta, hingga masyarakat.

Penjagaan terhadap peserta pun tidak sebatas pada perseorangan, tetapi juga pada kantor partai politik beserta pengurusnya, terutama di daerah rawan.

“Karena dianggap pesaing, bisa saja kekerasan dilakukan,” ucap Tito.

Tak hanya itu, ia juga menekankan, agar hak pilih masyarakat dijamin dan dilindungi. Dengan demikian, partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 tinggi.

“Jangan sampai ada masyarakat yang terintimidasi sehingga takut untuk menunaikan hak pilihnya,” ujarnya.

Polri juga diharapkan dapat membantu pengamanan distribusi logistik pemilu, termasuk ke daerah terpencil. Dengan demikian, pesta demokrasi tersebut dapat berjalan lancar.

Harapan tersebut beralasan karena Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama ini telah banyak membantu mendistribusikan logistik pemilu. 

Potensi konflik yang merusak kesatuan dan persatuan bangsa, terutama akibat politik identitas, juga diharapkan bisa dicegah oleh Polri.

“Perlu ada upaya pengendalian suasana yang membuat masyarakat lebih tenang sehingga polarisasi tak terlalu dalam,” terang Tito.

Ia menjelaskan, berbagai upaya membangun stabilitas keamanan tersebut tidak hanya diperlukan untuk kelancaran tahapan pemilu, tapi juga menjaga keberlangsungan pemerintahan yang berjalan.

Dengan begitu, realisasi berbagai program pemerintah tidak terganggu, termasuk untuk mendukung ekonomi agar tetap tumbuh positif sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.



(sumber: artikel biz.kompas.com dipulish ulang oleh www.nyaleg.id)